RIAUDETIL.COM, JAKARTA – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto SSos MSi menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika, lantai 16 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dihadapan Direktur dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau serta sejumlah kepala daerah, Bupati Inhu sampaikan sejumlah tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya sebagai kepala daerah baru yang menjalankan seratus hari pemerintahan.
“Salah satunya, adanya regulasi yang tumpang tindih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.
Contohnya, ketidakseragaman penganggaran untuk Forkopimda di berbagai daerah, yang menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan.
“Selain itu, ia juga mengeluhkan soal standar harga dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum sepenuhnya mencakup kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Sehingga, adanya kesamaan dan penyesuaian standar harga sesuai kondisi lokal jadi usulan yang diutarakan.
Lebih lanjut, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit juga jadi sorotannya. Bupati Ade mengungkapkan bahwa dari total 230 ribu hektar lahan sawit di Inhu, DBH yang diterima daerah tidak mencapai Rp10 miliar.
“Padahal, kondisi infrastruktur jalan sepanjang 1.800 km, hanya 100 km yang teraspal baik, sementara sisanya rusak dan rusak parah dan salah satu penyebabnya akibat aktivitas angkutan sawit,” terang Ade.
Namun, di balik berbagai kendala-kendala tersebut Bupati Ade menegaskan sikapnya untuk terus mengedepankan transparansi.
“Karena itu, kami di daerah mengusung gerakan perubahan. Hal-hal yang belum baik kita tingkatkan menjadi baik dan yang sudah baik kita tingkatkan jadi semakin baik,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesepakatan dan penguatan niat dalam menjalankan Pemerintahan yang berintegritas.
Ditemui usai rakor, bupati sangat mengapresiasi langkah koordinasi yang digagas KPK ini. Ia pun tegas mendeklarasikan komitmennya menjalankan roda pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ikut mendampingi dalam kegiatan itu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Pj Sekda, Sekwan, Inspektur Inspektorat dan Kepala BPKAD Inhu. (Man)
