RIAUDETIL.COM,ROHUL – Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), salah satu dari 3 Kabupaten secara Nasional yang masuk dalam Studi Terpercaya Uji Coba Penerapan Yurisdiksi Berkelanjutan Pangan dan Pertanian.
Selain itu, Kota Waringin Barat (Kalimantan Tengah) dan Manokwari Selatan (Papua Barat), masuk Uji Coba terpercaya tingkat Nasional dalam rangka pelaksanaan penerapan Yurisdiksi Berkelanjutan Pangan dan Pertanian di RPJMN 2020-2024.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), uji coba instrumen terpercaya guna membantu dan memantau kesiapan daerah dalam melaksanakan pendekatan Uji Coba Terpercaya.
Sebelum dilakukannya Studi Terpercaya Uji Coba di Rohul, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas gelar Focus Group Discussion (FGD) melalui Video Conference (Vicon) dengan Pemkab Rohul, dipimpin Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si mewakili Bupati Sukiman, didampingi Kadisnakbun Rohul Christian Agung Nugroho, Kadis TPH Rohul Mubrizal SP MMA, Kadis PMPTSP Rohul Gorneng S.Sos M.Si serta OPD lainnya.
Di FGD itu, juga diikuti Direktur SUPD I Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Ketua SPKS Rohul dan Pengurus LAMR Rohul.
Usai FGD dengan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Sekda Rohul, Senin (15/6/2020) sore mengakui, Pemkab Rohul siap mendukung Program Studi Terpercaya Uji Coba di Daerah Rohul dengan memfasilitasi dan mensuplai data-data yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan Studi uji coba terpercaya tersebut.
“Kita mendukung program studi terpercaya, nantinya ada beberapa NGO juga bekerjasama. Kita mendukung dan mensuplai data-data yang dibutuhkan, sehingga berharap masyarakat kita nantinya bisa bagaimana kebun kelapa sawit yang hari ini ada di masyarakat yang luasnya ada 50 persen dari luas kebun kelapa sawit di Rohul bisa jadi sasaran,” sebut Sekda
Abdul Haris menambahkan, Studi Terpercaya di Rohul ini merupakan Program dari Pemerintah Pusat, terutama Bappenas, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri membentuk satu program yaitu studi terpercaya.
“Bila Studi terpercaya, bagaimana masyarakat petani ada di Rohul khususnya petani kelapa sawit. Nantinya bisa menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen kelapa sawit yang berada di luar negeri atau negara tujuan ekspor,” jelasnya
“Selain itu, proses pertumbuhan kelapa sawit yang ada di Rokan Hulu sampai dengan proses hasil yang diproduksi telah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan berlaku,” katanya
Melalui Studi terpercaya ini, Abdul Haris juga berharap Petani Kelapa Sawit di Rohul berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, sesuai dengan sosial kemasyarakatan dan dapat untuk mengangkat perekonomian bagi masyarakat di daerah khususnya Kabupaten Rohul.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, dalam FGD tersebut setidaknya ada 2 hal yang menjadi Fokus Kriteria terpercaya di Rokan Hulu. Pertama, mendorong agar Pemerintah Pusat mengkaji kebijakan tentang CPO FUND agar di berikan kepada daerah Penghasil dengan pola Dana Bagi Hasil (DBH) seperti Migas dan lain-lain yang selama ini telah di bagi hasilkan kepada daerah, sehingga daerah bisa mempergunakannya untuk membantu para petani mandiri.
“Kita juga meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan persoalan Izin bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya menguntungkan para pengusaha kelapa sawit berskala besar, namun juga mengkaji dan memberi kemudahan serta dorongan bagi para petani kecil di Rohul,” sebut Novliwanda
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Rohul Christian Agung Nugroho mengakui, melalui FGD Studi Terpercaya yang diadakan oleh Bappenas ini nantinya bekerjasama dengan Non Government Organisation (NGO) / Yayasan Inovasi Bumi (Inobu) yang akan mensurvei kelengkapan-kelengkapan data perkebunan kelapa sawit di Rohul.
“Dari Dinas Perkebunan Rohul siap untuk menerima mereka dan siap memberikan informasi yang seluas-luasnya dengan tujuan kami pun berharap juga perkebunan kelapa sawit khususnya yang ada di Kabupaten yang terluas di provinsi Riau ini bisa ada tata kelola dan penataan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” ucap Agung. (ADV/Pemkab Rokan Hulu).