RIAUDETIL.COM, PEKANBARU – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Paino SP menghadiri Rakorda Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Bertempat di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (22/5/2025)
Turut hadir mendampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Inhu Roma Doris dan Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Suyono.
Rakorda Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut dibuka secara langsung oleh Pj Sekda Provinsi Riau Ir H M Taufiq Oesman Hamid MT.
Dalam Sambutannya Pj Sekda Provinsi Riau mengatakan rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program Koperasi Merah Putih diinisiasi oleh pemerintah pusat dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu menyambut baik inisiatif ini. Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan sangat penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian desa.
Paino juga menjelaskan pada saat ini Kabupaten Inhu telah pelaksanaan musdes dan kuldes dalam perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan jumlah 194 Desa, pertanggal 22 Mei 2025 telah membentuk sebanyak 111 unit Koperasi dengan presentase sebesar 57,2 persen.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Inhu akan segera menindaklanjuti hasil rakor ini dengan mengkoordinasikan perangkat daerah terkait, camat dan kepala desa untuk mempercepat pembentukan koperasi tersebut sesuai dengan pedoman dari kementerian.
“Kami berharap dengan sinergi antara pusat dan daerah, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang profesional, sehat, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu Staff Ahli Kebijakan Publik Kementrian Koperasi RI Koko Haryono, dalam arahannya menjelaskan bahwa target pemenuhan pembentukan koperasi merah putih di Provinsi Riau dapat tercapai sebelum diresmikan bulan Juli tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.(Man)